Pembagian Hak Bersama

DASAR HUKUM Pembagian Hak Bersama

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2000
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003

PERSYARATAN Pembagian Hak Bersama

1. Surat :
   a. Permohonan;
   b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan.
2. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS.
3. Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT.
4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya  yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .
5. Bukti pelunasan :
   a. BPHTB;
   b. PPh Final.
6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan
7. Ijin Pemindahan Hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya  dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh  dipindahtangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang     berwenang;

Estimasi WAKTU Pembagian Hak Bersama

Paling Lama 5 (lima) hari

KETERANGAN Pembagian Hak Bersama

Untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan. Untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh

Sumber : bpn.go.id